Pemkot Bogor Rasionalisasi Perjalanan Dinas

Pemkot Bogor Rasionalisasi Perjalanan Dinas

Pemkot Bogor Rasionalisasi Perjalanan Dinas

 

Pemkot Bogor Rasionalisasi Perjalanan Dinas

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya maksimal dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2019. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Tim dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor masih intens duduk bersama melakukan perumusan agar kekurangan anggaran atau defisit bisa seimbang (balance). Namun imbasnya, beberapa pos anggaran terpaksa dikurangi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor

Ade Sarip Hidayat mengatakan, pihaknya bersama TAPD terus melakukan pembahasan dengan tim Banggar DPRD Kota Bogor untuk mencapai kata mufakat. Ia juga mengaku hingga saat ini masih terjadi defisit sehingga perlu dilakukan rasionalisasi.

Defisit ini kan terjadi terus setiap tahun

Istilah defisit itu biasa. Oleh karena itu selesainya dengan musyawarah, karena tugas kami itu membahas dan menyetujui secara bersama-sama, antara pimpinan daerah dengan pimpinan dewan. Saya berharap kita bisa diskusikan dari pos apa yang kira-kira memungkinkan dilakukan rasionalisasi. Kemudian dari pos apa yang kira-kira bisa dilakukan penambahan pendapatan,” ujar Ade saat diwawancarai di Balai Kota Bogor, Kamis (29/11/2018) siang.

Untuk mencapai proses kesepakatan, menurut Ade, ada beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk dirasionalisasi. Setelah pembahasan sepakat, kemudian pihaknya akan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi.

“Pembahasan harus mencapai kesepakatan, sehingga nilainya bisa balance. Lalu segera disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi karena khawatir adanya kesalahan mekanisme dan regulasi yang bertentangan dengan ketentuan,” ungkapnya.

Meski begitu

Ade belum bisa memastikan pos anggaran mana saja yang bisa dirasionalisasi. Namun kemungkinan terbesar pos anggaran dari perjalanan dinas dan SILPA.

“Makanya saya belum bisa pastikan karena saat ini masih akan dibahas dengan tim Banggar DPRD, semoga ada pos anggaran yang memungkinkan bisa dilakukan rasionalisasi. Tapi bisa saja dari pos perjalan dinas atau mungkin dari SILPA,” tuturnya.

 

Artikel Terkait: