Pandangan Governance

Pandangan Governance

Pandangan Governance

 

Pandangan Governance

 

PENGERTIAN

  • Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.
  • World Bank: Governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society.
  • UNDP: Governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels.
  • World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.
  • UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara
  • Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation)
  • Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup.
  • Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

GOOD GOVERNANCE

  • Pemerintahan yang baik
  • Tata kelola pemerintahan yang baik
  • Penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank).

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)

  • Participation

                Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan

  • Rule of Law

                Kerangka hukum yang adil & tegaknya supremasi hukum

  • Transparency

                Dibangun atas kebebasan memperoleh informasi

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)

  • Efficiency and Effectiveness

                Pengelolaan sumberdaya publik harus berdaya guna dan berhasil guna

  • Accountability

                Pertanggungjawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukan

  • Strategic vision

                Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UK/ODA)

  • Legitimacy
  • Accountability
  • Competency
  • Penghormatan terhadap hukum/hak asasi manusia

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (OECD)

  • Participatory development
  • Human rights
  • Democratization

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (MTI)

  • Transparansi
  • Akuntabilitas
  • Kewajaran/kesetaraan
  • Kesinambungan

ERA NEW PUBLIC MANAGEMENT

  • Dalam dua dekade ini terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional menjadi sistem manajemen publik yang modern.
  • Tradisional: kaku, birokratis, hierarkis.
  • Modern: fleksibel, akomodatif.

FAKTOR PENDORONG NPM

  • Managerialism (Pollit, 1993)
  • Market-based public administration (Zhiyong,dan Rosenbloom, 1992)
  • Post bureaucratic paradigm (Barzelay, 1992)
  • Enterpreunerial government (Osborne & Gaebler, 1992)

KONSEKUENSI NPM

  • Perubahan dari orientasi kebijakan menuju orientasi kinerja.
  • Tuntutan melakukan efisiensi, cost cutting, dan kompetisi.
  • Peningkatan public service

REINVENTING GOVERNMENT (OSBOURNE & GAEBLER 1992)

  • Pemerintahan Katalis

                Fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik.

  • Pemerintah Milik Masyarakat

                Memberdayakan masyarakat daripada melayani

  • Pemerintah yang Kompetitif

                Memberikan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik.

REINVENTING GOVERNMENT

  • Pemerintah yang Digerakkan oleh Misi

                Mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh    misi

  • Pemerintah yang Berorientasi Hasil

                Membiayai hasil, bukan masukan

  • Pemerintah yang Berorientasi Pelanggan

                Memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi

REINVENTING GOVERNMENT

  • Pemerintahan Wirausaha

                Mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.

  • Pemerintahan Antisipatif

                Berupaya mencegah daripada mengobati

  • Pemerintah Desentralisasi

                Mengubah dari hierarki, menuju  partisipatif dan tim kerja

REINVENTING GOVERNMENT

  • Pemerintah Berorientasi pada Mekanisme Pasar

                Mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan)

 

Sumber : https://materi.co.id/