Sistem Zonasi Dinilai Berpihak pada Anak Miskin

Sistem Zonasi Dinilai Berpihak pada Anak Miskin

Sistem Zonasi Dinilai Berpihak pada Anak Miskin

Sistem Zonasi Dinilai Berpihak pada Anak Miskin
Sistem Zonasi Dinilai Berpihak pada Anak Miskin

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan

, Retno Listyarti menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memiliki keberpihakan pada kelompok miskin yang kerap memiliki keterbatasan. “Sistem zonasi juga memiliki niat baik mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai pemetaan, bukan seleksi masuk ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Retno.

Menurut Retno, sistem zonasi sebagai momentum pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pemenuhan standar nasional pendidikan di sekolah. Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak melulu untuk sekolah yang dianggap favorit karena kebijakan ini menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak.

Sementara itu, penerapan sistem zonasi yang belum sempurna mengakibatkan sejumlah anak

justru tidak mendapatkan sekolah. Ketentuan radius terdekat tempat tinggal dari sekolah, serta ketimpangan jumlah sekolah di suatu zonasi mengakibatkan banyak anak kehilangan haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri.

Retno berpendapat ketimpangan atau tidak meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di sekolah negeri. Hal itu terjadi di Desa Bojongkulur, Kabupaten Bogor yang merupakan desa berpenduduk terpadat sekabupaten Bogor tapi tidak ada SMP dan SMA negeri di desa itu. Alhasil, anak-anak di desa Bojongkulur harus mendaftar di sekolah desa tetangga yang kuotanya hanya 5 persen. Ketimpangan jumlah sekolah negeri juga terjadi di Bandung, Bali, dan Gresik.

Kemudian, ada pula kawasan yang padat penduduk tetapi hanya memiliki satu SMP negeri

atau bahkan tidak punya SMP negeri. Dengan sistem zonasi, mungkin kuotanya sudah penuh untuk siswa yang rumahnya radius 500 meter dari rumah atau bahkan kurang dari 500 meter. “Misalkan kuota zonasi adalah 200 siswa, yang mendaftar 500, maka 300 orang tidak diterima hanya kalah oleh jarak. Siswa yang rumahnya radius 500 meter kalah oleh siswa yang radius 499 meter. Beda semeter bisa terpental,” kata Retno.

Belum lagi soal penerimaan dengan jalur surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang tidak menetapkan maksimal kuota. Sehingga, orang tua calon peserta didik justru berlomba-lomba untuk berpura-pura miskin demi anaknya masuk sekolah negeri yang dianggapnya favorit

 

Baca Juga :