Pemecahan Masalah
Pendidikan

Pemecahan Masalah

Table of Contents

Pemecahan Masalah

Pemecahan Masalah

            Lahirnya keinginan untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dan sekaligus pemerintah yang bersih  (good governance and clean government)  dalam pemerintahan negara yang dimotori oleh negara-negara maju, mulai memberi warna dominan dalam segala aspek pengelolaan keuangan negara di dunia. Akuntabilitas, transparansi, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat yang merupakan pilar utama terciptanya good governance and clean government  mampu mendorong terciptanya paradigma baru (new paradigme), baik yang menyentuh aspek yuridico-politis maupun aspek administratif  pengelolaan keuangan negara.

            Dalam aspek yuridico politis, mulai tampak terjadi pergeseran nilai ke arah semakin menguatnya kekuasaan lembaga legislatif dalam penetapan anggaran negara di Indonesia. Tiga tipe dominan hubungan eksekutif-legislatif dalam masalah penetapan anggaran negara.

            Dalam aspek administratif, yang mencakup pengaturan pengelolaan keuangan negara di sisi eksekutif, terlihat pembenahan yang tiada henti. Diawali dari  munculnya gagasan untuk merubah pendekatan dalam sistem penyusunan anggaran agar lebih realistis, efektif, efisien yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, perkembangan diwujudkan pula pada pelaksanaan anggaran yang cepat, maupun pada pola pertanggungjawaban pemerintah yang akurat. Demikian pula dengan  penyusunan kembali klasifikasi anggaran melalui penataan fungsi departemen pemerintahan, penerapan prinsip freedom to manage kepada departemen teknis dalam pengelolaan anggaran departemennya, pembenahan sistem akuntansi pemerintah, pembenahan sistem pembayaran, maupun sistem pengawasan intern yang memadai, tak dapat disangkal merupakan  bukti nyata komitmen terhadap perkembangan ilmu keuangan negara pada saat ini.[3]

            Selain itu, Suatu negara akan mencari pinjaman apabila negara tersebut dalam membiayai pengeluaran (pembelanjaan) tidak mampu lagi ditutup dengan pendapatan. Banyak faktor yang menyebabkan pembelanjaan lebih besar dari pendapatan, faktor tersebut antara lain, negara dalam keadaan perang sehingga dibutuhkan ekstra pengeluaran yang cukup besar. Di samping itu, masih ada faktor lain, terutama di negara-negara yang berkembang, di mana dalam mengejar ketinggalan negara-negara maju maka dibutuhkan pengeluaran yang luar biasa besarnya terutama untuk membiayai pembangunan dalam bidang ekonomi. Faktor inilah yang menyebabkan pembelanjaan lebih besar dari penerimaan negara sehingga menjadi sebab utama timbulnya utang negara.[4]

  1. Kesimpulan

 

  1. APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan RAPBN dengan menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu (unified budget). Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account. Format dan struktur I-account yang berlaku saat ini terdiri atas (i) pendapatan negara dan hibah, (ii) belanja negara, dan (iii) pembiayaan.

 

sumber

Crime City (Action RPG) 7.9.8 Apk for android